Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengajukan usulan untuk memasukkan revisi lima undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik nasional ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026. Usulan ini menjadi bagian dari perencanaan strategis DPR dalam menyempurnakan kerangka hukum yang mengatur kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat dan adaptif bagi penyelenggaraan pemilu dan pengelolaan partai politik di masa mendatang.
Salah satu undang-undang yang diusulkan untuk direvisi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Revisi UU Pemilu ini dinilai perlu mengingat dinamika politik dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Beberapa poin krusial yang mungkin menjadi fokus revisi antara lain terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, penataan daerah pemilihan (dapil), serta pengaturan kampanye dan pengawasan pemilu. Pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi, menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan revisi tersebut. Harapannya, revisi ini dapat menghasilkan sistem pemilu yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
Selain UU Pemilu, Komisi II DPR juga mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Revisi UU Parpol ini bertujuan untuk memperkuat peran partai politik sebagai pilar demokrasi sekaligus mencegah praktik-praktik yang dapat merusak integritas dan kredibilitas partai politik. Beberapa hal yang mungkin akan menjadi fokus revisi diantaranya adalah mekanisme verifikasi partai politik, penguatan kaderisasi, peningkatan transparansi keuangan partai, serta penegakan aturan terkait larangan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Revisi ini diharapkan dapat menciptakan partai politik yang lebih profesional, berideologi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Komisi II DPR menyadari bahwa revisi UU Pemilu dan UU Parpol memiliki implikasi yang luas terhadap sistem politik nasional. Oleh karena itu, proses penyusunan revisi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, komisi pemilihan umum (KPU), bawaslu, dan akademisi. Proses ini diharapkan berlangsung transparan dan partisipatif untuk menampung aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan. Tujuannya agar revisi undang-undang ini dapat mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Secara historis, UU Pemilu dan UU Parpol telah beberapa kali mengalami revisi. Setiap revisi dilakukan untuk merespon perkembangan politik dan kebutuhan untuk menyempurnakan sistem demokrasi di Indonesia. Proses revisi sebelumnya seringkali diwarnai dengan berbagai perdebatan dan dinamika politik. Namun, setiap revisi diharapkan dapat membawa perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemilu dan pengelolaan partai politik. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga dalam menyusun revisi undang-undang yang lebih matang dan komprehensif.
Selain UU Pemilu dan UU Parpol, usulan revisi juga mencakup tiga undang-undang lainnya yang berkaitan dengan sistem politik. Ketiga undang-undang tersebut turut berperan penting dalam menopang dan menjamin berjalannya sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Detail mengenai ketiga undang-undang tersebut dan poin-poin revisi yang diusulkan belum dipublikasikan secara rinci oleh Komisi II DPR. Namun, dapat dipastikan bahwa revisi ini akan berfokus pada upaya peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
Proses penyusunan Prolegnas Prioritas 2026 masih berjalan dan akan melalui berbagai tahapan pembahasan dan persetujuan di lingkungan DPR. Usulan revisi lima undang-undang tersebut masih perlu melalui proses kajian dan evaluasi yang mendalam sebelum ditetapkan sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas. Komisi II DPR akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah untuk memastikan bahwa proses penyusunan revisi undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Terkait dengan penentuan prioritas, Komisi II DPR mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk urgensi kebutuhan revisi, dampak revisi terhadap sistem politik nasional, dan ketersediaan waktu dan sumber daya. Proses pengambilan keputusan diharapkan objektif dan didasarkan pada kajian yang komprehensif serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa revisi undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Perlu juga diingat bahwa proses legislasi di Indonesia membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahap perencanaan, pembahasan di tingkat komisi, pembahasan di tingkat Baleg, persetujuan DPR, dan akhirnya pengesahan oleh Presiden. Oleh karena itu, meskipun usulan revisi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026, belum tentu revisi tersebut akan selesai dan disahkan pada tahun tersebut. Namun, dengan dimasukkannya usulan revisi ke dalam Prolegnas Prioritas, hal ini menunjukkan komitmen DPR untuk terus menyempurnakan kerangka hukum yang berkaitan dengan sistem politik di Indonesia.
Keberhasilan revisi undang-undang ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk DPR, pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa revisi undang-undang tersebut benar-benar dapat menjawab tantangan dan kebutuhan demokrasi di Indonesia. Harapannya, revisi ini dapat menghasilkan sistem politik yang lebih baik, lebih demokratis, dan lebih berpihak kepada rakyat. Revisi yang komprehensif dan terencana dengan baik akan menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan.
